Api dalam Sekam Etnisitas [Oleh Fikarwin Zuska]

Ciri Khusus Hak Asasi Manusia

DALAM sebuah acara buka puasa bersama yang diadakan Aliansi Sumut Bersatu (ASB) pada Ramadan 1437 H yang baru lalu, seorang dosen Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) bercerita kepada saya tentang kegeramannya yang nyaris meluap menjadi kemarahan karena bunyi toa yang begitu keras dari masjid sekitar kediamannya, “Ribut hingga tengah malam, membuat orang tidak bisa beristirahat.” Ditimpali istrinya, yang juga dosen UIN, “Untung ketika diberi tahu bapak kepada nazir masjid melalui anak kami yang aktif sebagai anggota remaja masjid di masjid itu, esok harinya langsung berubah. Kalau tidak, perang mulut pasti terjadi,” terang ibu itu.

Sebagai orang Islam, bapak dan ibu dosen itu merasa tidak enak kalau orang lain terganggu, termasuk diri mereka, gara-gara toa yang dipasang di masjid-masjid untuk menguatkan suara kaset mengaji, azan, tadarus, serta membangunkan sahur. Di media sosial, beberapa teman yang saya kenal juga menuliskan kejengkelan mereka terhadap ‘toa masjid yang berbunyi keras’ itu. ‘Ya ampun dik, bisa berkurang pahalamu kalau tadarus pakai mik yang setelannya pol, apalagi buruk suaramu, belum lancar pulak kajimu, yang ada orang mengumpat dengar suaramu, dah jam berapa ini, hadeeh’, tulis Yenny yang kemudian mendapat tanggapan positif dari teman-temannya. FB’s Friends menerima dan tidak resisten terhadap ‘status’ yang diutarakan Yenny itu karena mungkin kejengkelan serupa juga dialami mereka.

Dengan alasan ‘segan’, ‘tidak berani’, atau ‘takut orang lain marah/tersinggung’, banyak orang tutup mulut. Yenny-lah yang mewakili mereka mengungkapkan perasaan terhadap keriuhan toa dari masjid-masjid tadi. Sejauh ini tidak ada yang marah-marah, demonstrasi turun ke jalan, melakukan pelemparan dan pembakaran bangunan dan aset lainnya akibat kritik dan teguran yang dilakukan terhadap ‘toa masjid’ oleh seseorang yang beridentitas muslim. Perasaan seagama, tampaknya, membuat kritik terhadap toa yang berbunyi keras dari masjid setempat terasa tidak pedas di telinga pengelola masjid. Pihak terkait masih bisa bersikap objektif terhadap realitas yang diprotes itu. Lalu mengapa kalau kritik tersebut dilontarkan Meliana, orang Tionghoa penganut Buddha, di Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara, justru menimbulkan huru-hara sosial? Apa masalahnya?

Api dalam Sekam

Kritik Meliana menjadi pedas di telinga nazir Masjid Al-Makshum dan orang-orang muslim lainnya di Tanjungbalai. Itu tidak lain karena hubungan sosial antara orang Islam pribumi dan orang Tionghoa nonmuslim di Tanjungbalai sedang dalam ketegangan sejak beberapa tahun silam. Ibarat api dalam sekam, sedikit dikipas langsung menyala. Tukang kipas sangat senang dengan situasi yang rentan ini. Usahanya akan cepat berhasil tanpa lebih banyak berikhtiar. Orang lekas marah dan mengamuk sejadi-jadinya menghancurkan lawan karena pikirannya diselimuti sentimen keagamaan dan semangat mempertahankan agama dari serangan musuh. Tukang ‘kipas’ (provokator) yang selalu ingin membenturkan kelompok etnik Nusantara (pribumi) dengan Tionghoa di Indonesia memang tidak selalu berhasil menjalankan misinya. Mereka tidak selalu dapat meluapkan amarah kelompok-kelompok etnik Nusantara itu terhadap orang-orang Tionghoa yang dianggapnya ‘orang lain’ atau bahkan musuh.

Contohnya beberapa bulan yang lalu sebuah koran di Medan memuat dengan vulgar berita bahwa seorang polantas ditampar ‘orang Tionghoa’. Lepas dari benar tidaknya kejadian itu, motif pembuatan berita itu sangat jelas. ‘Wartawan’ media lokal itu ingin penduduk mayoritas (etnik Nusantara) marah dan mengamuk lalu menggeruduk semua orang Tionghoa yang ditemuinya; merampas harta bendanya dan membakar rumah atau bangunan yang dimilikinya. Namun, provokasi yang dilakukan wartawan media online itu tidak mampu menggerakkan massa untuk bertindak walaupun berbagai komentar keras sempat bermunculan di media sosial. Isu pelecehan polisi oleh orang Tionghoa tidak sampai menggugah timbulnya gerakan massa karena pelecehan seperti itu terhadap polisi bukanlah unsur yang mampu menggetarkan hati massa.

Sebabnya, ada pandangan khusus masyarakat terhadap polisi saat ini: pelecehan kepada polisi oleh kalangan tertentu (orang Tionghoa) tidak perlu ditanggapi emosi karena pelecehan itu seakan-akan dianggap setimpal dengan praktik patronase (perlindungan dari penguasa sipil maupun militer/polisi terhadap orang Tionghoa) yang berlangsung salama ini (Tan 2016). Akan tetapi, dalam kasus Tanjungbalai, tukang kipas (provokator) tampaknya lebih lihai memanfaatkan situasi. Ia berhasil karena dua unsur penting, yaitu Tionghoa dan Islam, dibenturkannya. Seperti diketahui, akhir-akhir ini di Indonesia, Islam selalu dikesankan banyak kalangan Islam sendiri, ada dalam posisi sangat menderita (meskipun mayoritas) sehingga itu amat mampu membakar amarah pemeluknya kalau sesewaktu dikritik/dihina.

Inilah yang terjadi di Tanjungbalai, Sumatra Utara, Jumat (29/7) malam. Praktik beragama sebagian orang Islam yang membunyikan toa dari masjid untuk memperdengarkan kaset bacaan-bacaan Alquran dan azan kepada khalayak itu dikritik dan dikatakan mengganggu ketenangan. Kritik dimaksud dilontarkan seseorang dari kolompok etnik Tionghoa beragama Buddha; kelompok yang boleh dikatakan masih bersitegang dengan kaum muslimin setempat akibat pendirian patung Buddha di Wihara Tri Ratna pada 2010. Akibatnya, amarah dengan mudah menyala. Sedikit diprovokasi langsung anarki.

Patung Buddha

Selama enam tahun terakhir ini agak terusik oleh suasana kondusif kehidupan beragama yang sudah lama terbina di Tanjungbalai. Itu ditandai ketika patung Buddha di Wihara Tri Ratna yang baru saja didirikan umat Budhha diprotes warga muslim setempat dan memaksa patung itu diturunkan sejak 2010 lalu. Umat Buddha tidak menerima tuntutan itu walaupun mengalami tekanan demi tekanan. Sementara itu, tekanan yang diberikan umat mayoritas itu didasarkan pada pandangan bahwa Wihara Tri Ratna yang berlantai empat yang terus dipugar sejak berdiri pada 1984, yang di puncaknya berdiri tegak patung Buddha setinggi 6 meter itu, menjadi simbol seolah-olah jika pendatang tidak paham, Tanjungbalai telah menjadi Kota Buddha. Itu yang tidak dapat diterima umat Islam setempat dan itu pula yang tidak bisa dipahami umat Buddha setempat: bahwa kontestasi antarumat beragama bisa berjalan melalui simbol-simbol keagamaan. Kalau simbol suatu agama amat menonjol di jagat material kota itu, kota tersebut dianggap (bisa ditafsir) telah dikuasai agama yang simbolnya cukup menonjol itu.

Perkembangan agama Buddha yang cukup signifikan, dilihat dari bangunan-bangunan megah rumah ibadahnya di pelbagai kota, terutama sesudah Orde Baru jatuh, itu memang menjadi catatan tersendiri. Bangunan itu menampilkan tanda-tanda tersembunyi yang dapat dan perlu dibaca makna-maknanya. Hal yang paling utama dari tanda-tanda tersebut bahwa umat Buddha yang umumnya Tionghoa memiliki kapital (modal) sangat besar. Secara objektif, sulit terbantahkan bahwa lapisan terkaya masyarakat Indonesia, seperti banyak dilaporkan media massa, selalu diisi orang Tionghoa.

Sumbangan mereka yang besar untuk rumah ibadah, jika tidak diatur, dapat digunakan untuk membeli lahan dan mendirikan bangunan yang besar dan luas sekali.
Kekuatan modal/kapital yang tak terbatas itu pula yang membuat orang Tionghoa, meskipun minoritas dalam jumlah, tetap kuat bertahan ketika berhadapan dengan budaya Melayu Tanjungbalai yang tergolong sebagai kelompok golongan ekonomi menengah ke bawah. Oleh sebab itu, persaingan atau permusuhan di antara kedua kelompok etno-religius tersebut semakin tinggi dan sensitif.

Kasus Meliana hanya pemantik api yang kalau ‘diolah’ akan mudah sekali membakar amarah. Apalagi kalau kasus itu ‘dibumbui’ lagi dengan cerita-cerita seperti mengatakan bahwa Meliana datang ke masjid sambil marah dan memaki imam masjid untuk mengecilkan toa yang digunakan untuk azan. Suasana tegang di antara dua kelompok etno-religius (Tionghoa-Buddha dengan Melayu-muslim) yang terjadi sejak kasus patung Buddha 2010 itu dengan mudah menemukan momentum baru. Disertai dengan sedikit provokasi, kelompok mayoritas yang merasa dirinya dizalimi akan dengan mudah termobilisasi dan melakukan tindakan-tindakan anarkistis. Tidak ada pula sistem sosial budaya yang terbentuk di antara dua kelompok, yang apabila terjadi keadaaan darurat, dapat berfungsi sebagai katup pengaman. Tali silaturahim di antara dua kelompok, entah itu melalui perkawinan atau yang lainnya, sama sekali kosong. Wadah-wadah sosial semisal Serikat Tolong-menolong tidak terbina di antara kedua kelompok itu, dan inilah bukti lain bahwa jarak sosial antara pribumi Melayu dan Tionghoa sangat jauh. Kedekatan secara fisik tidak membuat hubungan sosial menjadi dekat.

Jarak Sosial

Dalam pandangan orang Melayu Tanjungbalai, orang Tionghoa digolongkan sebagai nonpribumi, identik dengan pendatang, atau asing. Mereka juga digolongkan ‘musuh Islam’ lantaran kebanyakan mereka adalah nonmuslim yang aktif memakmurkan agamanya. Predikat ‘asing’ yang ditabalkan kepada kelompok etnik Tionghoa itu diperkuat lagi oleh bahasa yang dipakai sehari-hari oleh mereka. Bahasa Tiongkok (Hokkien, Hakka atau Mandarin) yang digunakan sehari-hari oleh orang Tionghoa itu sulit dimengerti atau dipelajari kelompok etnik Nusantara sehingga kalau mereka bicara dengan sesamanya selalu dipandang eksklusif. Lepas dari pergaulan kelompok-kelompok etnik Nusantara; dianggap menggunakan bahasa ‘rahasia’ saat berdagang untuk mengelabui pembeli yang terdiri atas anggota etnik Nusantara. Perbuatan mengelabui atau curang macam itu dinilai membuat orang Tionghoa gampang cari uang dan kaya raya.

Terlebih dalam persepsi masyarakat, pelaku-pelaku bisnis Tionghoa itu sangat mudah mendapatkan modal dari bank sehingga dengan gampang mengembangkan usaha, tidak takut kepada riba, dan menghalalkan segala cara; akan lari ke luar negeri atau ke negeri leluhur kalau bangkrut dan tentu saja dengan meninggalkan utang. Persepsi masyarakat yang belum tentu sesuai dengan kenyataan itu membuat jarak sosial (social distance) semakin besar. Dekat secara fisik, semisal bertetangga, tidak berarti dekat secara sosial. Dapat sebaliknya, dekat secara fisik tetapi jauh secara sosial: ruang interaksi sangat sempit dan terbatas.

Kalau kita boleh pinjam istilah Furnival untuk hubungan orang Tionghoa dengan etnik Nusantara muslim di Sumatra Utara umumnya, dan khususnya Tanjungbalai, sebatas ‘jual beli di pasar’. Kerja sama sosial tidak terjadi. Aktivitas-aktivitas bersama untuk kepentingan yang lebih luas di komunitas tidak pernah terjalin dengan baik. Orang Tionghoa cenderung mengonversi ketidakhadirannya dalam aktivitas bersama, semacam gotong royong, dengan uang. Akibatnya jarak sosial terus bertahan dan bahkan batas kelompok sosial (social boundary) di antara keduanya pun semakin menebal. Ada segregasi sosial di antara kedua kelompok yang tidak saja berbeda ras, tetapi juga sering berbeda agama atau tempat ibadah itu. Segregasi serupa terjadi dalam okupasi dan juga dalam tempat tinggal.

Orang Tionghoa di Sumatra Utara umumnya tinggal di perkotaan, di pusat-pusat perniagaan, karena okupasi utama mereka ialah berniaga. Tanjungbalai pernah tercatat sebagai salah satu kota terpadat di pesisir timur Sumatra, antara lain karena volume perniagaan cukup besar di sana. Di zaman penjajahan, Tanjungbalai menjadi pusat pemerintahan Afdeling Asahan, tempat berdiamnya seorang Controleur Belanda. Perkebunan-perkebunan mengitari Tanjungbalai sehingga negeri ini cukup ramai didatangi para migran. Perekonomian pun tumbuh sangat pesat dan salah satu kelompok yang paling menonjol perannya dalam perekonomian ini ialah Tionghoa. Sampai sekarang toko-toko besar, hotel, kapal-kapal besar penangkap ikan umumnya dimiliki orang Tionghoa. Etnik Nusantara bekerja sebagai pegawai di perusahaan milik orang Tionghoa tersebut atau menjadi aparatur sipil negara.

Melayu Muslim

Secara sepintas kelompok etnik Nusantara di Tanjungbalai tidak lebih beragam jika dibandingkan dengan Medan. Alasannya tidak lain karena ada sejumlah etnik, meskipun berbeda-beda, seagama, yaitu agama Islam, lalu mengidentifikasi diri sebagai Melayu. Melayu dapat dikatakan dominant culture bagi etnik Nusantara di Tanjungbalai. Orang-orang bermarga seperti Batak Toba, Simalungun, Mandailing, dan Karo itu akan cenderung (meski sekarang tidak selalu) menyebut diri Melayu manakala mereka beragama Islam. Begitu juga kelompok etnik lain seperti Jawa, Minangkabau, Aceh, dan sebagainya juga cenderung mengidentifikasi diri Melayu. Mereka bicara berbahasa (dialek) Melayu, menggunakan adat-resam Melayu saat melaksanakan berbagai upacara seperti perkawinan, kematian, dan ritual lain yang ada hubungannya dengan laut. Dengan demikian, identitas Melayu sesungguhnya bukan identitas etnik, melainkan lebih merupakan identitas kultural.

Antropolog Usman Pelly dalam berbagai tulisannya mengatakan Melayu itu bukan kelompok etnik, melainkan kelompok budaya (mestizo culture); kelompok yang dipersatukan kesamaan budaya. Dengan pola pengelompokan demikian, komposisi penduduk Tanjungbalai seolah-olah hanya terbagi dua, Melayu dan non-Melayu. Dalam golongan non-Melayu itu termasuk Tionghoa, India, dan sejumlah orang yang tidak beragama Islam. Jumlah mereka relatif tidak banyak, tetapi sangat leluasa menjalankan aktivitas keagamaan. Berbagai rumah ibadah berdiri di Tanjungbalai. Bukan hanya gereja-gereja, banyak juga kelenteng, wihara, dan pekong milik warga keturunan Tionghoa.

Sudah sangat lama segregasi kehidupan beragama berlangsung, tidak terjadi persinggungan satu sama lain karena eskalasi persaingan di antara kelompok agama tidak begitu kuat. Sekarang kontestasi semakin kencang dan diperlihatkan melalui kompetisi pembangunan rumah-rumah ibadah. Iklim reformasi memungkinkan semua itu terjadi, tetapi kapitalisme mempertegas diskrepansi semakin kentara dan menganga. Kelompok etno-religius yang sukses secara ekonomi memenangi pertarungan pembangunan artefak-artefak keagamaan yang dapat dilihat secara jelas oleh mata telanjang kaum awam. Itu menimbulkan ketakutan, kegundahan, dan perlawanan untuk mempertahankan status quo kelompok etno-religius yang mayoritas.

Konteks inilah yang hendaknya dipahami penegak hukum dalam memproses dan menyelesaikan masalah sosial-keagamaan ini. Logika ‘hak’ saja tidak dapat menyelesaikan, perlu ada ‘perasaan’ menghargai, menghormati, dan menenggang. Kelompok yang mampu secara materi tidak perlu demonstratif mempertontonkan kemampuannya membeli tanah, membangun bangunan-bangunan megah rumah ibadah, yang jauh melebihi keperluan yang sesungguhnya dalam ibadah.

Tulisan oleh Fikarwin Zuska, Dosen Antropologi Universitas Sumatera Utara,

dipublikasikan di mediaindonesia.com


Pak Fik-begitu biasa ia dipanggil-menggambarkan konteks permasalahan yang ada dengan sangat gamblang dan mudah untuk dimengerti tanpa harus meminggirkan salah satunya. Baik itu kelompok agama, komunitas atau siapapun.

Advertisements

2 thoughts on “Api dalam Sekam Etnisitas [Oleh Fikarwin Zuska]

  1. Fikarwin Zuska:
    Konteks inilah yang hendaknya dipahami penegak hukum dalam memproses dan menyelesaikan masalah sosial-keagamaan ini. Logika ‘hak’ saja tidak dapat menyelesaikan, perlu ada ‘perasaan’ menghargai, menghormati, dan menenggang.

    Tanggapan Desfortin:
    Sepakat sekali dengan bagian penutup artikel di atas. Selain hak juga perlu perasaan.
    Bagaimana dengan kasus Ahok yang saat ini label “penistaan agama” dituduhkan kepadanya? Semoga aparat penegak hukum di negeri ini dan kita semua bisa semakin belajar/mengambil hikmah di baliknya.

    Oya, salam kenal.

    Like

Akan menyenangkan mengetahui pemikiranmu untuk postingan ini :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s